Sandi Samakan Pemerintahan Jokowi dengan Najib, Ini Kata Akbar Faizal
anggota Komisi III DPR Akbar Faisal (tengah). (Foto: MI/Mohamad Irfan)
Moslemcommunity.net - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyamakan pemerintahan Joko Widodo sama gagalnya dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Ketimpangan ekonomi dan sempitnya lapangan kerja membuat Sandi berspekulasi bahwa Indonesia tak akan berubah di bawah 'tangan' Jokowi-JK.
Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faisal menilai Sandi tak seharusnya berkomentar demikian. Ketua Tim Komunikasi Internal Partai Gerindra itu tak memiliki kapabilitas untuk membandingkan pemerintahan Indonesia dengan Malaysia.
"Sandi bukan orang yang cukup kapabel untuk membuat analisis politik seperti ini. Dia relatif tak terlalu paham apa yang dibicarakan," ungkapnya melalui sambungan telepon dalam Metro Siang, Senin, 28 Mei 2018.
Menurut Akbar, apa yang disampaikan Sandi tak sepadan dengan apa yang telah dicapai pemerintah sejak 2014. Sandi dinilai lebih tepat membuat analisis atau penilaian tentang perbandingan Jakarta di bawah pemerintahannya dengan Kuala Lumpur.
"Itu lebih sepadan karena kalau dibandingkan dua pemerintahan ini, apalagi Mahathir baru saja terpilih lalu berkesimpulan seperti itu terlalu cepat bahkan tidak ketemu ujungnya," kata Akbar.
Akbar mengungkap pemerintahan Indonesia dan Malaysia jelas berbeda. Sejak Jokowi terpilih pada Pilpres 2014 situasi seperti ada api dalam sekam yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya justru diperbaiki, dirancang, bahkan diformat ulang di berbagai sektor.
Ambil contoh, kata Akbar, 10 tahun pemerintahan sebelumnya pergerakan di bidang infrastruktur tak begitu terasa. Lalu kemudian Jokowi mengelaborasinya dengan baik hingga banyak perubahan signifikan.
"Kalau dibandingkan dengan Malaysia saya enggak tahu di mana harus memulai analisisnya," katanya.
Akbar mengakui tak bisa memaksakan semua orang untuk sepakat dengan pencapaian yang telah diraih pemerintah. Namun, jika harus mengeluarkan sebuah analisis sepatutnya disampaikan secara terukur dengan angka dan logika.
Kata dia, membandingkan dengan hanya menyatakan pemerintah gagal hanya dengan satu contoh kesulitan mencari lapangan kerja kemudian disamakan dengan situasi negara lain tidak akan menjawab persoalan.
"Sarat kepentingan politis iya. Kalau analisis politikus ya wajar saja namanya 'jualan' jagoannya. Bolehlah memberi materi jualan tapi yang cukup cerdas, jangan seperti ini," katanya. (medcom)
[http://news.moslemcommunity.net]
Moslemcommunity.net - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyamakan pemerintahan Joko Widodo sama gagalnya dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Ketimpangan ekonomi dan sempitnya lapangan kerja membuat Sandi berspekulasi bahwa Indonesia tak akan berubah di bawah 'tangan' Jokowi-JK.
Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faisal menilai Sandi tak seharusnya berkomentar demikian. Ketua Tim Komunikasi Internal Partai Gerindra itu tak memiliki kapabilitas untuk membandingkan pemerintahan Indonesia dengan Malaysia.
"Sandi bukan orang yang cukup kapabel untuk membuat analisis politik seperti ini. Dia relatif tak terlalu paham apa yang dibicarakan," ungkapnya melalui sambungan telepon dalam Metro Siang, Senin, 28 Mei 2018.
Menurut Akbar, apa yang disampaikan Sandi tak sepadan dengan apa yang telah dicapai pemerintah sejak 2014. Sandi dinilai lebih tepat membuat analisis atau penilaian tentang perbandingan Jakarta di bawah pemerintahannya dengan Kuala Lumpur.
"Itu lebih sepadan karena kalau dibandingkan dua pemerintahan ini, apalagi Mahathir baru saja terpilih lalu berkesimpulan seperti itu terlalu cepat bahkan tidak ketemu ujungnya," kata Akbar.
Akbar mengungkap pemerintahan Indonesia dan Malaysia jelas berbeda. Sejak Jokowi terpilih pada Pilpres 2014 situasi seperti ada api dalam sekam yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya justru diperbaiki, dirancang, bahkan diformat ulang di berbagai sektor.
Ambil contoh, kata Akbar, 10 tahun pemerintahan sebelumnya pergerakan di bidang infrastruktur tak begitu terasa. Lalu kemudian Jokowi mengelaborasinya dengan baik hingga banyak perubahan signifikan.
"Kalau dibandingkan dengan Malaysia saya enggak tahu di mana harus memulai analisisnya," katanya.
Akbar mengakui tak bisa memaksakan semua orang untuk sepakat dengan pencapaian yang telah diraih pemerintah. Namun, jika harus mengeluarkan sebuah analisis sepatutnya disampaikan secara terukur dengan angka dan logika.
Kata dia, membandingkan dengan hanya menyatakan pemerintah gagal hanya dengan satu contoh kesulitan mencari lapangan kerja kemudian disamakan dengan situasi negara lain tidak akan menjawab persoalan.
"Sarat kepentingan politis iya. Kalau analisis politikus ya wajar saja namanya 'jualan' jagoannya. Bolehlah memberi materi jualan tapi yang cukup cerdas, jangan seperti ini," katanya. (medcom)
[http://news.moslemcommunity.net]