Rakyat Banyak Minta Surat Miskin, Tanda-tanda Apa Ini? Warganet HEBOH Berkomentar
Screenshoot youtube
Moslemcommunity.net - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kisruh di daerah. Penyebabnya, sistem zonasi serta penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Yang paling heboh terjadi di Jawa Tengah. Sebanyak 62.456 calon peserta didik baru memakai surat miskin untuk mendaftar ke sekolah negeri. Karena ketahuan mampu, lebih dari setengahnya yakni 35.949 calon siswa baru dicoret. Ribut deh...
Banyaknya orang tua siswa yang pakai surat miskin terkait dengan penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018. Secara umum, aturan ini mensyaratkan setiap sekolah negeri minimal menerima 90 persen calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Sisanya, 5 persen untuk jalur prestasi dan 5 persen lagi untuk anak pindahan atau terjadi bencana alam atau sosial.
Nah, banyak orang tua yang memakai kuota 5 persen untuk anak pindahan atau terjadi bencana alam lewat penggunaan surat miskin. Di lapangan, kuota 90 persen sistem zonasi ini mengalami kekacauan. Daya tampung sekolah dengan jumlah siswa tak seimbang. Banyak siswa terdepak dari sekolah terdekat. Padahal jarak rumahnya tak terlalu jauh. Ditambah lagi, Pasal 19 Permendikbud ini mencantumkan kewajiban sekolah menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah atau provinsi paling sedikit 20 persen.
Kekacauan ini terjadi di berbagai daerah. Ada yang demo di depan Kantor Gubernur seperti terjadi Bandung Jawa Barat, menggeruduk Gedung DPRD di NTT hingga penyenderaan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh ratusan warga Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
Apa tanggapan Mendikbud Muhadjir Effendy? Dia menyayangkan keluarga mampu mengunakan surat miskin. "Ya itulah, mendadak banyak yang menjadi orang miskin. Itu penyakit yang tidak bagus. Kok nggak takut sama doa dari orang. Bisa didoakan jadi orang miskin bener," ungkap Muhadjir di Gedung PGRI Pusat, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin.
Dia sudah mengimbau kepala sekolah di beberapa daerah melakukan verifikasi detail penggunaan SKTM. "Orang tua yang menggunakan SKTM palsu di samping telah berbohong, juga merusak karakter anak sendiri. Memberi contoh perilaku tidak jujur," tegasnya.
Muhadjir berjanji memperbaiki sistem penerimaan siswa baru. Namun, dia berdalih PPDB sistem zonasi bertujuan pemerataan kualitas dan mencegah serta menghilangkan praktik yang kurang baik pada sistem penerimaan sebelumnya. Ini juga untuk memetakan anggaran, populasi siswa dan tenaga pengajar.
"Dengan sistem zonasi kami mengetahui ada daerah yang mengalami kelebihan siswa dan ada juga mengalami kekurangan siswa. Melalui peta yang menggunakan sistem zonasi kami akan melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan di daerah," terangnya.
Persoalan surat miskin bikin heboh media sosial. Di Twitter, tweeps menyesalkan orang kaya yang pakai surat keterangan tidak mampu. "SKTM jaman sekarang udah berubah jadi Surat Keterangan Tidak MaluIya, nggak malu ngaku miskin buat dapet bantuan padahal mah nyicil mobil bisa. Hadeh," cuit @NOTICEDBYJBJ. Akun @setyakie mengecam. "Orang Tua yang mengorbankan etika mengejar surat keterangan miskin padahal dia mampu, demi masuk sekolah yang dianggap favorit adalah benar-benar jahat," cuitnya.
Akun @dhimasdyo khawatir. "Semuanya pada minta SKTM untuk dapat sekolah gratis, dan akhirnya yang miskin nggak bisa sekolah. Ya gini ini yang bikin mental Tik-Tok haduh," kicaunya. "Sekarang banyak rakyat yang minta surat miskin. Ada apa gerangan, tanda-tanda apa ini yaa?" cuit @omenromances.
Meski demikian, tak sedikit yang nyalahin aturan Mendikbud. "Yang berprestasi jadi ikutan bikin kartu sakti gara-gara yang diutamakan yang punya kartu sakti. Kuota yang salah kaprah," cuit @Taniadwi14 diamini @bergsonsay. "Ya karena kalo gak pake SKTM gak akan diterima, jadi kondisinya mau gak mau harus pake SKTM biar anaknya masuk. Jadi beramai-ramailah orang mampu bikin SKTM. Paham?."
Kapoda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono akan menindak tegas pemalsu SKTM. Untuk menelusuri ini, tim di tingkat Polda maupun Polres sudah dibentuk. "Di tiap kabupaten ada 200 lebih temuan. Saya prihatin karena ada yang memanfaatkan kebijakan bagi masyarakat kurang mampu agar diterima saat penerimaan peserta didik baru," kata Condro. *** (RMOL)
[http://news.moslemcommunity.net]
