Anies Vs F-PDIP DKI Jual Beli 'Serangan'
Moslemcommunity - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling kritik. Keduanya saling jual beli serangan terhadap kebijakan dan kunjungan kerja yang dilakukan.
Gembong meragukan efektivitas tim yang dibentuk oleh Anies Baswedan. Dia menilai pembentukan tim hanya memboroskan anggaran.
"Itu penghamburan duit rakyat sudah pasti. Tidak cerdas dalam memanfaatkan alokasi anggaran," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono saat dihubungi, Selasa (21/8/2018).
Beberapa tim yang dibentuk Anies adalah Tim Perumusan Subsidi Perkeretaapian, Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, dan Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
Selanjutnya ada Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki, Tim Pelaksanaan Program OK Otrip, Tim Kerja Percepatan Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu, Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018.
Menurut dia, sebaiknya Anies menyerahkan permasalah di DKI pada dinas yang bersangkutan. Dia memberi contoh pembentukan Tim Pertimbangan Monas yang tumpang tindih fungsinya dengan Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas.
"UPT Monas kurang tenaga bisa ditambahin kan? Itu saja kan, memaksimalkan organisasi yang sudah ada," terang Gembong.
Dihubungi terpisah, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyatakan pembentukan tim tersebut hak Gubernur DKI, namun lebih baik memberdayakan SKPD agar tidak tumpang tindih kewenangan.
"Ya itu hak gubernur, namun boleh saja dewan mengingatkan agar lebih memberdayakan aparatur SKPD terkait agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Lebih dibina lagi dong SKPD terkait, yang jelas-jelas sudah berpengalaman puluhan tahun dibidangnya," tutur Bestari, Selasa (21/8).
Foto: Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono (Fida/detikcom)
Selain itu, Bestari menilai kunjungan kerja sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Surat Keputusan Gubernur DKI. Menurutnya, banyak tidaknya anggaran saat kunker sangat relatif.
Akan tetapi, DPRD DKI tak pernah menyinggung operasional Gubernur DKI mencapai Rp 50 miliar per tahun. Operasional itu juga tidak dikritik DPRD DKI.
"Kalau soal banyak (habiskan anggaran) itu relatif, karena anggota dewan kan 106. Kalau operasional gubernur lebih dari Rp 50 miliar pertahun juga banyak. Tapi karena amanah perundang undangan kan nggak pernah dikritik dewan," tutur dia.
Kritikan itu dibalas Anies. Mantan Mendikbud itu mengkritik hasil kunjungan kerja DPRD DKI yang juga memakan banyak anggaran.
"Coba lihat dihitung berapa kali anggota DPRD keliling Indonesia," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/8).
Anies yakin tim yang dibentuk akan membantu kebijakannya di Pemprov DKI. Dia meminta warga objektif menilai hasil kerjanya dengan anggota DPRD DKI.
"Nanti dibandingin mana hasil yang lebih baik," terangnya. (detik.com)
