Habis Baliho, Terbitlah Gerakan Kaus Bergambar Habib Rizieq

POJOKKOTA- Penurunan baliho Habib Rizieq menjadi sorotan. Di awal, ada simpang siur soal siapa yang berani menurunkan baliho imam besar FPI yang baru kembali dari Arab Saudi itu.

Tak lama kemudian, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman muncul dan menyebut penurunan baliho itu merupakan perintahnya.

"Itu perintah saya," kata Dudung usai Apel Siaga pengamanan Pilkada di Monas, Jumat (20/11).

Setelah pengakuan itu, gerakan penurunan baliho bergambar Habib Rizieq dan spanduk ilegal lainnya masif dilakukan. Sepulang apel, TNI, Polri, dan Satpol PP keliling Jakarta menurunkan baliho ilegal itu.

Tindakan ini, mengundang banyak reaksi. FPI tentu memprotes keras perintah Pangdam Jaya menurunkan baliho Habib Rizieq.

Juru bicara FPI Munarman mengatakan, tidak pantas TNI mengurusi baliho yang seharusnya menjadi tugas pokok Satpol PP. Saking kesalnya, Munarman meminta Pangdam Jaya berpikir untuk membantu memberantas OPM yang belum juga terselesaikan.

“Rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP (Operasi Militer Selain Perang ) adalah Presiden. Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke petamburan,” kata Munarman lewat keterangannya, Jumat (20/11).

“Bagus yang memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baliho gambar dirinya, biar nggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang enggak tuntas-tuntas sudah puluhan tahun,” ujar Munarman.

Dudung menegaskan, tidak ada perintah dari Presiden, Panglima TNI, maupun KSAD, dalam keputusan baliho Habib Rizieq. Semua merupakan keputusan dirinya sebagai penanggung jawab keamanan wilayah.

"Perintah saya, perintah saya, enggak ada perintah dari mana," tegas Dudung kepada wartawan di Kodam Jaya, Senin (23/11).

Dudung menjelaskan, turun gunungnya TNI mencopot baliho Habib Rizieq bukan tanpa alasan. SUdah 2 bulan, petugas gabungan yang dimotori Satpol PP menurunkan baliho Habib Rizieq dan spanduk ilegal lainnya. Di awal penindakan, ada 388 baliho yang ditertibkan.

Namun, anggota dan simpatisan FPI kembali menaikkan baliho serupa di tempat yang tidak diizinkan.

"Inisiatif sendiri karena kan memang masukan dari pemerintah daerah. Itu tandanya sudah enggak sanggup Pol PP-nya. Terus kalau sudah begitu siapa lagi, mau takut semua kita, ha?" ujar Dudung.

"Kalau sudah Pol PP-nya sudah ketakutan terus siapa lagi? Kita, (turun) ya. Jadi biar tahu, biar tahu orang-orang yang memang tidak paham. Pikirannya TNI langsung turun begitu saja," tutur Dudung.

Setelah gerakan ini muncul di Jakarta, tindakan pencopotan serupa muncul di berbagai daerah. TNI-Polri-Satpol PP langsung turun mencopot baliho Habib Rizieq.

Belum reda polemik soal penurunan baliho Rizieq, muncul lagi gerakan berbeda.

Beredar media sosial soal gerakan memakai kaus bergambar Habib Rizieq. Salah satunya, diunggah oleh Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain melalui akun twitternya.

"Kalau Baliho Dicopot. Terus Ribuan Kaos Dibuat dan Dipakai. Akankah Baju Kaos Dirazia dan Dibuka dari Badan Pemakainya di Jalanan...? Hayo...," tulis dia.

Terkait dengan gerakan itu, Sekretaris Bantuan Hukum FPI, Azis Yanuar, menanggapinya. Azis menyebut gerakan tersebut bukan dari FPI melainkan dari masyarakat.

“Itu dari masyarakat, bukan (dari FPI),” kata Azis kepada kumparan lewat pesan singkatnya, Selasa (24/11).

Namun, Azis tidak mengetahui sejak kapan gerakan memakai kasus itu dimulai. Sebab pihaknya tidak terkait dengan gerakan itu.[]

[pojokkota.beritaislam.org]