Demo Tangkap Ahok Sepi Pemberitaan, Haduh... haduh... Media Pada Kemana Nih?
Kordinator Gerakan Laskar Aliansi Anti Korupsi (GALAK), Muslim Arbi menyatakan sebenarnya KPK tidak perlu di geruduk massa anti korupsi terus-menerus, jika KPK menjalankan tugas secara profesional dan mengikuti Amanat UU yang menjadi payung KPK.
"Tapi akibat KPK terlihat seperti pilih-pilih dalam menetapkan tersangka, makanya nurani masyarakat berkata kok sepertinya KPK bertindak sangat tidak adil dalam kasus yang menghebokan soal dugaan keterlibatan Gubernur DKI Ahok dalam kasus Sumber Waras," ujar Muslim Arbi, Senin (4/4/2016).
Menurt Muslim Arbi, jika mengacu kepada hasil Audit BPK, seharusnya KPK sudah menetapkan tersangka kepada Ahok. Hal tersebut dikarenakan kerugian negara sudah jelas. Apalagi bagi Muslim Arbi, KPK sebelumnya juga menetapkan tersangka berdasarkan hasil audit BPK tersebut.
"Tapi kenapa terkait Ahok, ko ga? Lalu membludaknya massa aksi yang terus-menerus menyantroni KPK sebagai bentuk kontrol Lembaga Anti Rasuah itu jangan disalahkan. Itu semua akibat ulah KPK yang tidak adil tersebut," imbuh Muslim Arbi dengan nada tegas.
Muslim Arbi sangat menyayangkan sejumlah media menulis jumlah massa aksi ormas ke KPK yang jumlahnya ribuan dan mengakibatkan jalanan di seputar Kuningan macet total itu hanya ditulis ratusan saja.
"Ini berita bias dan tidak pro kepada Aksi Anti Korupsi. Mestinya media-media itu harus adil dan objektif sesuai fakta aksi di lapangan. Jangan bikin opini yang tidak mendukung," sesal Muslim.
Jika sikap KPK masih terkesan pilih kasih dalam menangani kasus korupsi maka Muslim Arbi menduga massa aksi tidak akan berhenti mendatangi KPK, jika komisi anti rasuah tersebut tidak segera mengambil keputusan segera dalam kasus dugaan korupsi pada pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga kuat melibatkan Ahok.
Untuk diketahui, ribuan orang yang tergabung dalam Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (4/4). Massa aksi berasal dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas), seperti FPI, FBR, Forkabi, MMI dan MUI.
Dalam aksi tersebut massa menyebutkan Ahok diduga terlibat langsung dalam tiga kasus penyelewengan keuangan negara dengan indikasi kerugian negara mencapai Rp 1,8 triliun. Ketiga kasus tersebut adalah proses penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT Transjakarta.
Ahok juga diduga terlibat korupsi terkait proses penyerahan aset Pemprov DKI Jakarta berupa tanah seluas 234 meter persegi dan tiga blok apartemen yang tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD. Dalam kasus ini, keuangan negara terindikasi dirugikan sekitar Rp 8,5 miliar.
Aksi unjuk rasa kali ini mengakibatkan Jalan H.R. Rasuna Said di Kuningan macet total dikarenakan ribuan massa aksi menutup jalan dari arah Menteng ke arah Mampang.
(ma/bti/cakrawarta.com)
