Tak Setuju Reklamasi, Wagub Djarot: Banyak Pulau Kosong, Ngapain Reklamasi
"Ngapain reklamasi di sini (Kepulauan Seribu), kan ada banyak pulau kosong. Kenapa kita ganggu ekosistim laut," kata Djarot saat Musrenbang di Pulau Pramuka, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Djarot mengakui reklamasi tidak dilarang. Namun, perluasan wilayah daratan itu harus dilakukan dengan benar, teliti dan hati-hati.
"Boleh saja reklamasi, tapi harus mikir. Lakukan dengan hati-hati, teliti. Amdalnya (analisis mengenai dampak lingkungan) harus benar. Jangan sampai merusak ekosistem laut," tegas Djarot.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura Syarifuddin, mengusulkan dilakukan reklamasi di Kepulauan Seribu. Alasannya, populasi di sana semakin meningkat.
Ia mencontohkan Pulau Panggang yang padat. Satu rumah di pulau tersebut dihuni tiga hingga empat kepala keluarga. “Kenapa tidak reklamasi di sana. Harusnya bangun rumah susun juga di sana. Itu sudah padat,” kata Syaifudin.
Seperti diketahui, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan izin reklamasi Teluk Jakarta pada 23 Desember 2014. Izin tersebut, dikeluarkan untuk PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak perusahaan Agung Podomoro Land, agar bisa melakukan pembangunan Pulau G (Pluit City) seluas 161 hektare.
Pada 2015, bekas politikus tiga partai itu kembali menerbitkan izin reklamasi untuk beberapa pengembang. Rinciannya: PT Jakarta Propertindo di Pulau F (190 hektare), PT Taman Harapan Indah (anak perusahaan Intiland) di Pulau H (63 hektare), PT Jaladri Kartika Eka Pakci di Pulau I, dan PT Pembangunan Jaya Ancol di Pulau K (32 hektare).
http://tolongshare.beritaislamterbaru.org [Metro tv]
