Banyak Warganet yang bertanya, Mengapa Pemusnahan KTP-el Rusak Baru Sebagian?
Moslemcommunity.net - Proses pemusnahan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) invalid (rusak) di gudang aset milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus berlangsung. Sampai dengan Rabu (30/5), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri mencatat sudah 56 kardus berisi total 156.800 KTP-el yang dimusahkan dengan cara digunting pada bagian ujung.
Jumlah itu jauh di bawah total KTP-el invalid yang diketahui selepas inspeksi mendadak Komisi II DPR di gudang tersebut, Senin (28/5), yaitu 805 ribu KTP-el. Ditjen Dukcapil Kemendagri menargetkan pemusnahan tuntas dua hari ke depan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan pengguntingan KTP-el invalid dilakukan untuk menepis kekhawatiran masyarakat. Sebab, selepas insiden KTP-el tercecer di simpang Salabenda, Sabtu (26/5), sebagian publik khawatir KTP-el invalid disalahgunakan.
"Karena yang tercecer kemarin bentuknya bagus jadi masalah. Coba kalau itu sudah terpotong, tidak akan menimbulkan masalah," ujar Tjahjo.
Ia kembali menjelaskan alasan Kemendagri baru memusnahkan KTP-el invalid dengan cara digunting pada bagian ujung. Menurut dia, KTP-el yang ada di gudang merupakan hasil pengadaan sejak 2010. Sementara, kasus KTP-el yang melibatkan mantan ketua umum Partai Golongan Karya sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto merupakan paket pengadaan 2011-2012.
Pada 2011, pencetakan KTP-el mulai dilakukan untuk kemudian didistribusikan ke daerah masing-masing. KTP-el invalid itu kemudian disimpan di gudang aset BPSDM Kemendagri di Kabupaten Bogor.
"Ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) belum selesai memeriksa, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga bisa setiap tahun mengecek. Itu saja intinya. Tidak bisa dimusnahkan begitu saja," kata Tjahjo.
Lebih lanjut, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengakui kesalahan institusi Kemendagri atas insiden KTP-el tercecer. Hal itu menjadi bahan evaluasi bagi Kemendagri. "Saya khilaf. Itu benar terjadi," ujar Tjahjo.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pemusnahan total KTP-el invalid baru akan dilakukan pada tahun depan. Hal itu menunggu tuntasnya perhelatan politik mulai pemilihan kepala daerah serentak 2018 hingga pemilihan presiden 2019.
"Kalau ada yang menanyakan mana KTP yang dulu, kita masih bisa tunjukkan. Tapi, sudah disfungsi atau tidak bisa digunakan untuk pilkada, pileg, dan pilpres pilkada karena sudah dipotong, sehingga tidak ada keraguan, mau dicuri, mau diambil," kata Zudan.
Untuk menghindari insiden serupa terulang, dia menyatakan, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menyiapkan prosedur operasi (SOP) baru, yaitu setiap KTP-el invalid yang ingin dikirim ke Jakarta harus digunting terlebih dahulu. "Fisiknya dibawa ke sini (gudang aset BPSDM Kemendagri di Kabupaten Bogor—Red) untuk dimintakan ganti," ujar Zudan.
Baru sekarang KTP-el dimusnahkan
Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan ketidakjelasan prosedur operasional standar (SOP) penghancuran KTP elektronik invalid. Ini termasuk KTP-el yang rusak maupun salah yang telah dikumpulkan di gudang Kementerian Dalam Negeri di Bogor.
"Semestinya harus ditelusuri bagaimana SOP atas KTP-el invalid ini. Jangan-jangan selama ini Kemendagri tidak memiliki SOP KTP invalid, mau diapakan KTP-el yang dianggap rusak dan salah tersebut," ungkap Saleh, Rabu (30/5).
Anehnya, menurut dia, ketika ditemukan ribuan KTP-el tercecer baru dimunculkan pemotongan ujung KTP-el yang invalid. Padahal, selama ini tidak ada SOP seperti itu. Ini harus dijelaskan oleh pemerintah agar masyarakat tidak waswas atau curiga.
"Saya berharap pemerintah, khususnya Kemendagri, jangan kebakaran jenggot bila ada pihak-pihak yang bertanya soal akuntabilitas KTP-el ini. Jawablah sesuai fakta yang sebenarnya sehingga upaya perbaikan dilakukan dan tidak ada saling tuduh-menuduh," ungkapnya.
Ia memberi contoh, sebenarnya berapa banyak KTP-el invalid yang ada di gudang Kemendagri di Bogor. Sampai saat ini jumlahnya juga tidak jelas. "Saya khawatir yang seperti ini saja tidak bisa dipastikan pemerintah, apalagi yang lain," kata Saleh.
Anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, menyatakan pemerintah tidak bisa menyalahkan jika ada yang mempertanyakan, jangan-jangan ada berkarung-karung KTP-el seperti ini. "Lalu, apakah kasus ini bagian dari skenario kecurangan pemilu? Baik untuk pemenangan pilkada, pileg, atau bahkan pilpres?” kata Dradjad, Rabu (30/5).
Dalam kasus penemuan KTP-el yang tercecer ini, menurut Dradjad, Polri wajib memproses kasus ini tanpa pandang bulu. Akan lebih baik jika parpol dan ormas dilibatkan memonitor, selain Komisi III DPR. Hal Ini untuk mencegah berkembangnya berbagai spekulasi.
"Entah bagaimana, satu karung e-KTP yang diduga palsu terjatuh di jalanan di Bogor. Yang lebih mengagetkan, kalau Mendagri benar-benar memerintahkan e-KTP tersebut dibakar,” kata Dradjad.
Bagi Dradjad, hal itu sangat aneh kalau belum apa-apa barang bukti (barbuk) akan dibakar. Prosedur standarnya, kata dia, barbuk itu harus diamankan. Sehingga ketahuan, apakah benar itu KTP-el rusak atau ada penjelasan lain.
Alasan rusak itu pun masih sulit diterima. Apalagi, kartu KTP-el sempat kosong beberapa bulan. "Saya pribadi sempat harus memakai surat keterangan pengganti e-KTP karena kekosongan ini. Setelah tersedia, kok tiba-tiba ada yang 'rusak' satu karung. Begitu amburadul kah manajemen e-KTP?” ungkap Dradjad.
Politikus senior PAN yang pernah bekerja di Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengatakan, kasus ini bisa berdampak serius. Karena pertama, KTP-el dan data kependudukan adalah dokumen atau data paling mendasar dalam tata kelola negara. Identitas KTP-el sangat krusial dan menentukan bagi semua bidang. Mulai dari urusan sekolah, perbankan, hingga daftar pemilih dalam pemilu.
Kecil kemungkinan
Pada Sabtu (26/5), sebuah video viral menunjukkan ratusan KTP-el tercecer di simpang Salabenda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga tampak sedang melihat-lihat KTP-el yang beralamatkan kabupaten/kota di Sumatra Selatan.
Mendagri menduga ada sabotase. Ia pun memerintahkan sekretaris jenderal Kemendagri, inspektur jenderal Kemendagri, dan Biro Hukum Setjen Kemendagri segera melakukan investigasi di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Investigasi bertujuan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.
Berkembang dugaan KTP-el invalid disalahgunakan demi kepentingan politik, apalagi pilkada serentak 2018 akan berlangsung dalam hitungan hari, tepatnya pada 27 Juni 2018. Dugaan tersebut terutama disampaikan oleh wakil rakyat dari partai oposisi.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, penyalahgunaan KTP-el dalam pilkada kecil kemungkinan terjadi. Meski demikian, KPU meminta pemerintah menuntaskan insiden KTP-el tercecer sehingga tidak semakin memperbesar kecurigaan publik.
Pramono menjelaskan, jika seseorang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan suara menggunakan KTP-el, hanya boleh dilakukan pada satu jam terakhir saja. Meski diperbolehkan menggunakan KTP-el, pemilih tetap akan dicek kesesuaian datanya.
"Sehingga tidak mungkin yang memegang punya KTP-el perempuan, lalu saat di TPS yang membawa laki-laki," kata Pramono.
Dia pun mengingatkan, petugas TPS rata-rata mengenal sang pemilih. Sebab, petugas TPS juga diambil dari tokoh yang dikenal masyarakat setempat. "Jadi, peluang penyalahgunaan KTP-el ini kecil sekali," ujar Pramono.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, secara teknis implikasi insiden KTP-el tercecer itu tidak terlalu signifikan. Sebab, jumlah KTP-el yang tercecer pun tidak banyak. "Kami tidak bicara jumlah, kami bicara kepercayaan publik, bahwa sekecil apa pun jika muncul kecurigaan publik maka harus dipulihkan," katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa KTP-el yang tercecer itu akan disalahgunakan saat pilkada serentak maupun pemilu. Sebab, Kemendagri telah mengambil langkah untuk menggunting KTP-el tersebut. (republika)
[http://news.moslemcommunity.net]
