Romo Benny Ngaku Kritik Banjir Jakarta sebagai Budayawan, Bukan Staf Khusus BPIP

POJOKKOTA - Antonius Benny Susetyo membantah pernyataannya yang mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir diberikan dengan atribusi sebagai Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP.

Romo Benny, begitu Ia disapa, mengaku keberadaannya dalam video di YouTube Chanel Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) sebagai budayawan.

“Saya diminta pandangan sebagai budayawan, kan saya banyak menulis mengenai keadaban alam sejak 1997 di media massa,” kata Romo Benny melalui pesan singkat, Selasa (23/2/2021).

“Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), minta maaf salah mengkutip atribut saya,” tambah Romo Benny.

Sementara itu, Lembaga Rumah Kebudayaan Nusantara melalui keterangan tertulis menyampaikan hal senada kepada Kompas.TV. Dalam klarifikasinya, RKN mengaku salah menuliskan atribusi Antonius Benny Susetyo.

“Dalam video tersebut, RKN Media keliru menulis jabatan Romo Benny sebagai Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam hal ini, kapasitasnya (Romo Benny red) sebagai budayawan,” jelas Wakil Ketua RKN Media, Filipus Reza.

“Atas dasar itu, Rumah Kebudayaan Nusantara menyampaikan permohonan maaf kepada Romo Benny Susestyo atas kekeliruan menulis jabatan sebagai anggota BPIP,” tambah Filipus Reza.

Sebelumnya, Kompas.TV menuliskan berita tentang pernyataan Romo Benny terkait banjir Jakarta. Romo Benny mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bisa belajar dan memperbaiki yang kurang dari kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dalam penanganan banjir.

“Apa yang dilakukan Ahok harus dilanjutkan seharusnya. Sehingga penataan kota Jakarta dalam mengatasi masalah banjir itu menyeluruh tidak parsial dan tidak sifatnya politis. Kalau sifatnya politis, ga akan selesai-selesai,” ujar Benny Susetyo seperti dikutip Kompas.TV, Senin (22/2/2021).

“Jangan kebijakan yang baik itu karena berbeda pandangan politik tidak diteruskan. Harusnya sesuatu yang sudah didesain dan memberi manfaat bagi keselamatan bagi banyak orang yang dilanjutkan,” tambah Benny.

Bagi Benny, persoalan banjir Jakarta juga terjadi karena tidak adanya political will dalam pengentasannya.

“Kalau ada kemauan politiknya dari pemimpinnya, elit-elitnya, maka penyelesaian banjir ini bisa diselesaikan tidak sektoral, tetapi menyeluruh,” kata Benny.

“Menyeluruh artinya harus ada sistem drainase ya, harus ada sistem pengaturan debit ya, maka harus dibangun bendungan,” imbuh Benny.

Benny menuturkan, zaman Ahok memimpin dalam upaya penanganan banjir Jakarta dilakukan pengerukan dan pembersihan drainase. Kemudian, pembersihan selokan hingga banyak pasukan oranye dan kuning yang siaga ketika curah hujan melebihi kapasitas.

“Ini kan masalah mendasarnya adalah bagaimana kebijakannya tidak pernah continue, dan tidak pernah kita serius mengatasi banjir Jakarta ini. Selama tidak ada keseriusan mengatasi banjir di Jakarta, ya akan terus terjadi,” ujarnya. (*)

[pojokkota.beritaislam.org]