Tokoh Ulama Purwakarta Sebut Bupati Dedi Mulyadi Raja Syirik
Kalangan ulama Purwakarta selama sepuluh tahun terakhir resah dengan kemusyrikan yang meraja lela di wilayah itu. Ketua Manhajus Solihin Purwakarta, KH Muhammad Syahid Joban bahkan menilai gagasan kebudayaan yang diusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi selama 10 tahun memimpin, mengarah pada kemusyrikan.
Bahkan, dalam akun media sosial Facebook miliknya, Muhammad Syahid Joban pada 5 November menyebut Dedi sebagai raja syirik.
Seperti diberitakan Tribunjabar.co.id, melalui ponselnya, Ahad (15/11/2015) dua pekan lalu, Joban hendak menyampaikan pesan bahwa banyak hal yang harus diubah dari Purwakarta.
"Budaya dikembangkan tapi nilai keagamaan merosot. Sehingga kami menilai keduanya harus berimbang. Islam tidak anti budaya tapi budaya yang diusung Dedi Mulyadi ini hanya bungkus yang isinya hanya ritual kemusyrikan," ujar Joban.
Banyak ritus budaya namun dinilainya hanya mengarah pada kemusyrikan yang dilakukan oleh orang nomor satu di Purwakarta itu.
"Sakralkan kereta kencana yang dianggap kendaraan tokoh mistis, Situ Buleud, Gedung Kembar, Gedung Negara dan Pendopo disakralkan dengan ritus-ritus berindikasi kuat musyrik," ujarnya.
Tidak hanya itu, pernyataan Dedi juga kerap dinilainya menyesatkan umat Islam. Seperti halnya, menokohkan Raja Padjadjaran, Sri Baduga Maharaja atau kerap disebut Prabu Siliwangi.
"Pernyataan yang keluar dari mulutnya itu menganggap Prabu Siliwangi tokoh keselamatan hingga pernyataan pemimpin hebat itu harus menikahi tokoh mistis dari Pantai Selatan, kan itu menyesatkan," ujarnya.
Menanggapi tudingan itu, belum lama ini ketika disinggung mengenai raja syirik, Dedi tidak terlalu serius menanggapinya. "Iya, terserah saja, itu penilaian orang, saya tidak akan ambil pusing," ujar dia.
Hanya saja, sebagai pemerintah, selama ini ia berusaha melaksanakan kewajiban konsitusionalnya sebagai kepala daerah. "Saya raja syirik kata mereka tapi saya melaksanakan kewajiban konsitusional saya pada rakyat saya," ujarnya.
red: abu faza
sumber: Tribunnews.com