Resmi, Nahdlatul Ulama Tegas Tolak LGBT, Pelaku Berhak Mendapat Rehabilitasi
Polemik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang mengisi ruang wacana beberapa minggu ini di Indonesia mendapat respon dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Melalui konferensi pers yang digelar sore ini, Kamis, (25/02), PBNU menolak secara tegas eksistensi dan dukungan pada LGBT di Indonesia.
“PBNU menolak dengan tegas paham dan gerakan yang membolehkan atau mengakui eksistensi LGBT,” kata Wakil Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar menyampaikan pernyataan resmi PBNU, lansir AntaraNews.
PBNU menilai kampanye terhadap aktivitas LGBT adalah tindakan melanggar hukum yang perlu diberikan sanksi. Untuk itu, PBNU meminta Pemerintah mengambil langkah-langkah segera untuk menghentikan segala kegiatan yang menyokong aktivitas LGBT, termasuk bantuan dana dan intervensi asing.
PBNU berpendapat perlu disusun undang-undang yang menegaskan larangan LGBT dan perilakunya sebagai kejahatan, memberikan hukuman bagi setiap orang yang terus mempropagandakan dan mengampanyekan normalisasi LGBT serta melarang aktivitasnya.
PBNU juga berpendapat perlu ada pengerahan sumber daya, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk merehabilitasi setiap orang yang punya kecenderungan LGBT.
“Salah satu hak mereka (LGBT) adalah memperoleh rehabilitasi dan edukasi secara baik,” kata Kiai Miftah yang didampingi Katib Syuriah PBNU KH M Mujib Qulyubi.
Untuk itu, PBNU meminta Pemerintah serius memberikan rehabilitasi dan mewajibkannya dan meminta kepada semua pihak untuk bahu membahu menyediakan layanan rehabilitasi bagi mereka yang memiliki kecenderungan LGBT dan mendampingi untuk pemulihannya.
“Perlu ada langkah dakwah dengan hikmah, menggunakan cara yang baik, lemah lembut, peduli, penuh kasih sayang, jelas dan tegas dalam menanganinya,” kata Kiai Miftah. (Kay)
 |
| KH. Miftahul Ahyar, Wakil Rais Aam Nahdlatul Ulama menyampaikan Sikap Resmi PBNU atas LGBT. Kamis, (25/02). Photo: KBA News Agency |
“PBNU menolak dengan tegas paham dan gerakan yang membolehkan atau mengakui eksistensi LGBT,” kata Wakil Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar menyampaikan pernyataan resmi PBNU, lansir AntaraNews.
PBNU menilai kampanye terhadap aktivitas LGBT adalah tindakan melanggar hukum yang perlu diberikan sanksi. Untuk itu, PBNU meminta Pemerintah mengambil langkah-langkah segera untuk menghentikan segala kegiatan yang menyokong aktivitas LGBT, termasuk bantuan dana dan intervensi asing.
PBNU berpendapat perlu disusun undang-undang yang menegaskan larangan LGBT dan perilakunya sebagai kejahatan, memberikan hukuman bagi setiap orang yang terus mempropagandakan dan mengampanyekan normalisasi LGBT serta melarang aktivitasnya.
PBNU juga berpendapat perlu ada pengerahan sumber daya, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk merehabilitasi setiap orang yang punya kecenderungan LGBT.
“Salah satu hak mereka (LGBT) adalah memperoleh rehabilitasi dan edukasi secara baik,” kata Kiai Miftah yang didampingi Katib Syuriah PBNU KH M Mujib Qulyubi.
Untuk itu, PBNU meminta Pemerintah serius memberikan rehabilitasi dan mewajibkannya dan meminta kepada semua pihak untuk bahu membahu menyediakan layanan rehabilitasi bagi mereka yang memiliki kecenderungan LGBT dan mendampingi untuk pemulihannya.
“Perlu ada langkah dakwah dengan hikmah, menggunakan cara yang baik, lemah lembut, peduli, penuh kasih sayang, jelas dan tegas dalam menanganinya,” kata Kiai Miftah. (Kay)
