Presiden Minta Polisi Tembak Pejabat yang Terlibat Narkoba
MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta para pejabat yang diduga kuat terlibat jaringan peredaran obat terlarang segera menyerahkan diri. Ada lebih dari 160 orang yang masuk daftar, masing-masing disebutkan nama dan jabatannya.
Selain meminta mereka menyerah, Duterte sudah memerintahkan penarikan penjaga keamanan yang ditugaskan bersama para pejabat tersebut. Begitu pula izin kepemilikan senjata mereka.
"Jika kalian sedikit saja melakukan perlawanan dengan kekerasan, saya akan mengatakan kepada polisi, tembak saja mereka," tegas Duterte setelah menyebutkan nama-nama dalam daftarnya.
Para pejabat bermasalah itu hanya memiliki waktu 24 jam untuk menyerahkan diri. Itu berarti hari ini (8/8). Sembilan orang dalam daftar tersebut adalah hakim. Sedangkan 50 lainnya legislator, baik yang sudah mantan maupun yang masih aktif.
Sisanya adalah wali kota, polisi, anggota militer, dan para pejabat kota. Polisi maupun anggota militer yang masuk daftar harus segera menyerahkan diri kepada atasannya. Sedangkan hakim harus segera melapor ke Mahkamah Agung (MA).
Omongan Duterte di atas bukan sekadar isapan jempol. Mantan wali kota Davao yang dikenal bertangan besi untuk urusan memerangi kejahatan itu telah membuktikan bahwa selama ini siapa saja yang sudah masuk daftar tangkap pasti dikejar sampai dapat.
Jika bernasib bagus, mereka bakal masuk penjara. Jika tidak, bisa jadi mereka malah mati di tangan kelompok death squad. Sejak Duterte menang pemilihan pada 9 Mei lalu, sudah ada 852 tersangka narkoba yang ditembak mati oleh polisi maupun death squad.
Presiden berjuluk The Punisher itu memang menegaskan perang terhadap narkoba sejak kampanye pilpres lalu. Duterte pantas berang. Sebab, Filipina merupakan salah satu surga narkoba.
The Inquirer mengungkapkan bahwa sebagian kecil dari daftar yang dibacakan Duterte itu ternyata tidak valid. Salah seorang hakim yang masuk daftar ternyata sudah meninggal delapan tahun lalu. Beberapa lainnya beralamat salah.
