Karena Masalah ini, ILC TV One Dilaporkan IAKMI Ke KPI Dan Dewan Pers
Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsy mengatakan pihaknya akan mengadukan tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) di TV One pada Selasa (23/8) kepada Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers karena dinilai telah terjadi pemelintiran survei yang dilakukan Prof Hasbullah Thabrany tentang kenaikan harga rokok.
"Kami sedang mempersiapkan suratnya. Pengaduan akan dilakukan secepatnya," kata Husein dihubungi di Jakarta, Jumat (26/8/2016).
Pimpinan Pusat IAKMI juga telah menyiarkan surat terbuka kepada pemandu acara ILC Karni Ilyas terkait tayangan dengan tema "Negara Paceklik, Perokok Dicekik" itu.
Dalam surat terbuka tersebut, IAKMI menilai ILC yang ditayangkan secara langsung itu tidak netral, berat sebelah dan sangat tendensius memojokkan akademisi dan warga masyarakat yang mendukung pengendalian tembakau.
Padahal, kelompok pendukung pengendalian tembakau ingin memberikan solusi terbaik untuk menyelamatkan korban dan calon korban kecanduan sekaligus memberikan opsi untuk meningkatkan penerimaan negara melalui cukai tanpa mematikan petani dan buruh rokok.
"Diskusi ditutup dengan ulasan peserta kubu industri rokok, sementara Prof Hasbullah ditolak permintaannya untuk melakukan pernyataan penutup," tuturnya.
IAKMI menilai ILC yang seharusnya merupakan acara diskusi bergengsi yang netral dan mencerahkan, telah digunakan secara sepihak untuk pembodohan, mempertajam perbedaan dan adu domba yang tidak sehat dan tidak mencerdaskan.
"Kami sangat menyesalkan tindakan pemandu acara dan mengharapkan di masa mendatang tidak terulang upaya-upaya provokatif yang menyudutkan pihak-pihak yang justru bertujuan memuliakan dan meningkatkan harkat bangsa," kata Husein.
Menurut Husein, sudah saatnya masyarakat diberikan penjelasan yang lengkap, jelas, benar, jujur dan mudah dicerna yang akan membangun daya kritis bukan malah dipecah belah dengan menciptakan dua kubu hipotetik yang dipertentangkan antara kesehatan masyarakat dan petani serta buruh rokok yang dirugikan.Wartaekonomi.co
